Gugat Menggugat Pilkada Mesuji Belum Berakhir


Gugat Menggugat Pilkada Mesuji Belum Berakhir

Berbagai ganjalan yang menghambat pasangan Khamamik-Ismail Ishak menuju kursi Bupati dan Wakil Bupati Mesuji itu seperti gugatan hasil Pilkada Mesuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian ditahannya surat KPU tentang usulan pelantikan dan penyampaian hasil Pilkada oleh DPRD, dengan alasan putusan PTUN Tanjung Karang soal pencalonan Khamamik – Ismail Ishak masih Banding di PTUN Medan. Plus, vonis satu tahun penjara terhadap Ismail Ishak dalam kasus tindak pidana korupsi BUMD Tulangbawang 2006.

Pengamat Politik Unila, Ariska Warganegara, menilai persoalan Pilkada Mesuji sebenarnya sangat sederhana, jika semua pihak mengedepankan kepentingan masyarakat Mesuji.

“Ini tidak ada masalah, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga paling berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya pasangan calon. Saat ini MK sudah menyatakan Khamamik-Ismail Ishak calon terpilih yang sah, jadi tidak ada masalah lagi,” tegasnya, Rabu (16/11).

Begitu juga, lanjutnya, terkait Vonis satu tahun terhadap Ismail Ishak, tidak ada kaitanya dengan pelantikan Ismail Ishak sebagai wakil bupati terpilih. Sehingga, tinggal bagai mana niat DPRD Mesuji untuk meneruskan usulan KPU itu ke Pemprov Lampung.

“Sebaiknya bupati dan wakil bupati terpilih cepat dilantik, jika dihambat maka kepetingan masyarakat yang lebih besar menjadi korban, pembangunan di Mesuji akan terhambat,” ungkapnya.

Dugaan kekuatan besar yang sengaja mengganjalan Khamamik-Ismail Ishak, menurut Ariska, itu sangan mungkin terjadi. Sebab, didalam politik praktis, ujar dia, berbagai hal bisa terjadi.”Politik itu nothing impossible, jadi soal kemungkinan ada skenario, itu bisa jadi,” ujarnya.

Diminati komentarnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Ryodonnyzar Moenek, mengatakan, pelantikan dan proses pidana merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengesahkan pelantikan Khamamik-Ismail Ishak.

“Kami melakukan pelantikan setelah mendapat usulan dari KPU setempat. Putusannya pun belum tetap (incrah). Kalau nanti tetap, tentu bisa dinonaktifkan kalau hukuman di bawah lima tahun atau diberhentikan kalau hukuman lima tahun atau lebih,” kata Reydonnyzar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat edaran Nomor 120/1559/SJ Perihal penyampaian hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada poin B Nomor 1 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota selambat-lambatnya tiga hari sejak berkas pemilihan diterima dari KPU harus sudah menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan bupati-wakil bupati kepada Mendagri melalui gubernur.

Surat Edaran mengamanatkan bahwa usulan itu harus disampaikan oleh Ketua DPRD, jika Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya usulan harus disampaikan oleh salah satu wakil ketua DPRD. Kemudian, apabila wakil ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka gubernur yang akan menyampaikan itu langsung kepada Mendagri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan KPU.

Sementara itu, Ketua KPU Lampung, Edwin Hanibal, mengatakan, masalah PTUN tidak bisa dijadikan alasan bagi DPRD Mesuji untuk tidak meneruskan surat KPU tentang usulan pelantikan calon terpilih. Pasalnya, masalah PTUN adalah masalah internal partai pengusung.

Selain itu, jelas Edwin, calon yang kalah juga sudah menggugat ke MK menggunakan dasar PTUN. Namun, MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa pilkada menolak semua materi gugatan itu.

“Jadi agak aneh jika DPRD tidak mau meneruskan surat KPU dengan PTUN,apa lagi MK sudah menerbitkan putusan. MK lembaga yang paling berwenang menangani sengketa pilkada,” tandasnya.

Terkait vonis terhadap Ismail Ishak, Edwin mengatakan, tidak ada kaitan sama sekali antara proses pidana wakil bupati Mesuji terpilih itu dengan pelantikananya. Masalah pidana dan pelantikan merupakan dua hal yang snagat berbeda dan tidka saling berkaitan.

“Jadi itu tidak ada korelasinya, Khamamik Ismail -ismal tetap bisa dilantik, apalagi belum inkraah,’ tandasnya.

Hal senada disampaikan oleh Seketaris Daerah (Sekda) Provinsi Lmapung Berlian Tihang. Menurutnya, Pemprov Lampung akan tetap mengusulkan pengesahan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih Mesuji Khamamik-Ismail Ishak.

“Kami masih tunggu surat dari DPRD (Mesuji) dan akan teruskan ke Kemendagri. Persoalan hukumnya kan belum tetap,” kata Berlian.

Vonis Politis

Vonis satu tahun dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Menggala terhadap Ismail Ishak, Selasa (15/11), terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan modal BUMD Tulangbawang tahun 2006 senilai 1,4 Miliiar. Selain itu, Ismail Ishak langsung ditahan. Putusan ini dinilai banyak pihak sarat kepetingan politik, sebab terbitnya menjelang pelantikan Ismail Ishak sebagai Wakil Bupati Mesuji. [mor]

Sumber Berita

Tentang vidona

Like,s Korean Love Indonesian News Update religius
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.