Kenaikan BBM 2012 diputuskan di paripurna DPR


Kenaikan BBM 2012 diputuskan di paripurna DPR

Sekelumitinfo Keputusan Kenaikan BBM 2012 oleh DPR yang masih menghasilkan opsi opsi dan penyerahan Kepada pihak pemerintah untuk menentukan sikap terhadap rencana kenaikan harga bbm per 1 april 2012 .

Suara bulat yang diharapkan muncul dari rapat pembahasan tentang kenaikan bbm 2012 tampaknya tidak dapat dihasilkan, masing masing kubu pro dan kontra kenaikan bbm tidak menemukan titik temu.  Akhirnya keputusan jadi atau tidaknya kenaikan bbm 2012 ini akan diputuskan di rapat paripurna DPR hari ini 28 Maret 2012.

Sidang paripurna DPR akan menjadi penentu jadi tidaknya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.Apa pun opsi yang disepakati dalam pembahasan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akan diserahkan ke sidang paripurna untuk keputusan finalnya.

“Apakah nanti keluar satu opsi saja atau (ada yang) usulkan beberapa opsi,(itu akan) dibawa ke paripurna untuk diputuskan,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin sidang paripurna di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Priyo mengatakan, secara tradisi,paripurna memang tinggal mengesahkan apa-apa yang sudah diputuskan di alat kelengkapan atau komisi-komisi di DPR. Tapi, tidak tabu juga ketika paripurna memutuskan untuk mengambil keputusan melalui pemungutan suara (voting).

“Silakan saja nanti, jika memang tidak ada kesepakatan, diambil melalui voting di paripurna.Itu cara yang juga konstitusional,”ujarnya. Dalam sidang paripurna kemarin, meski belum ada agenda mengenai pembahasan APBNP 2012,sudah terlihat ketegangan perihal harga BBM. Beberapa anggota DPR, khususnya dari fraksi partai oposisi, menyampaikan keberatan bahwa keputusan yang disetujui DPR hanyalah satu opsi, yakni kenaikan harga BBM.

Seperti diberitakan, rapat kerja (raker) antara Banggar DPR dan pemerintah belum juga mencapai titik temu dalam pembahasan kenaikan harga BBM. Mereka masih berkutat pada dua opsi.Opsi I adalah menyepakati subsidi BBM sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik Rp65 triliun. Opsi ini menyertakan keterangan bahwa Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 dicabut dan digantikan pasal baru yang diusulkan pemerintah sehingga memungkinkan kenaikan harga BBM.

Pilihan kebijakan ini didukung oleh partai politik koalisi pendukung pemerintah. Adapun opsi II adalah subsidi BBM sebesar Rp178 triliun dan subsidi listrik Rp65 triliun tanpa mencabut Pasal 7 ayat 6. Opsi ini menutup peluang kenaikan harga BBM. Pilihan ini didukung partai oposisi. Fraksi PDIP, misalnya, menilai klaim pemerintah bahwa penambahan subsidi BBM akan memperberat beban APBN adalah klaim kosong. Selengkapnya langsung ke sumber http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/481393/

About these ads

Tentang vido0311

Like,s Korean Love Indonesian News Update religius
Tulisan ini dipublikasikan di berita, info, News dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.