BPS Dahulu, Sekarang Kini dan 2015 Nanti??


BPS Dahulu, Sekarang Kini dan 2015 Nanti?

BPS Dahulu dan Kini

Bps Dahulu dan Kini

Bps Dahulu dan Kini

Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tk. I Bali, Drs. Ida K ade Surya. ( Foto : Pring ).

Periode 1920-1942, masa Hindia Belanda
* Didirikan taun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea dan Cukai, dan bernaiung di bawah Departemen Landbouw Nijverheid en Handel.
* Tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS)

Periode 1942-1945, masa pemerintahan Jepang

* CKS beralih ke Pemerintah Militer Jepang. Kegiatannya diarahkan utuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan Pemerintah Militer Jepang. Bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu) dengan nama dengan nama Chosasitsu Gunseikanbu

Periode 1945-1950, masa pemerintahan RI

* Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945  Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI), yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
* Pada awal 1946, KAPPURI pindah ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sementara itu di Jakarta Pemerintah Federal (Belanda) menghidupkan kembali CKS.

Periode 1950-1957

* Berdasarkan surat edaran Kementrian Kemakmuran 12 Juni 1950 No. 219/SC, kedua kantor tersebut dilebur menjadi satu dengan nama “Kantor Pusat Statistik” di bawah Kementrian Kemakmuran.

Periode 1957-1997,

* Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 172/1957, Kantor Pusat Statistik (KPS ) diubah menjadi “Biro Pusat Statistik” (BPS), dan langsung berada di bawah Perdana Menteri.
* Pada tanggal 24 September 1960 dengan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan tentang Statistik tanggal 26 September 1960 dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1960 ditetapkan bahwa “Biro Pusat Statistik” (BPS), ditugasi sebagai penyelenggara Sensus (pasal 2 UU No. 6 tahun 1960) dan BPS berada di lingkungan Kabinae Perdana Menteri sebagai Pusat Penyaluran Statistik (Pasal 2 UU No. 7 tahun 1960).
* Tahun 1961, untuk yang pertama kalinya BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa Kemerdekaan RI. Di tiap-tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk.
* Tahun 1965, dengan Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/9 Bagian Sensus di tiap Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik
* Tahun 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1968, yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di Pusat dan Daerah).
* Tahun 1980, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1980, tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP no. 16/1968. Berdasarkan PP No.6/1980 di setiap propinsi terdapat kantor statistik dengan nama Kantor Statistik Propinsi dan begitu juga di setiap Kabupaten dan Kotamadya terdapat Kantor Statistik dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya.
*  Tahun 1992, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1992, tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No.6/1980. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Pusat Statistik selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden.
* Berdasarkan KEPPRES No.6/1992 organisasi BPS terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Deputi Administrasi, Deputi Perencanaan dan Analisis Statistik, Deputi Statistik Produksi dan Kependudukan, Deputi Statistik Distribusi dan Neraca Nasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Statistik, perwakilan BPS Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).  Sumber Djinar.Wordpress.com

Periode 1997 – 2014

Bps Dahulu dan Kini

Bps Dahulu dan Kini

Periode 2015 nanti???

Kalau nanti rencana Bpk Presiden Jokowidodo (Jokowi) jadi melakukan peleburan beberapa Kementrian dan lembaga Non Departemen sebagaimana yang beredar tentang rencana Peleburan ini maka …

Presiden terpilih JokoWidodo (Jokowi) diminta melebur34 Kementerian dan 22 Lembaga
Pemerintah Non Kementerian(LPNK) menjadi 16 Kementerian.Hal tersebut bertujuan untuk menghemat Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN).
“Posisi tiga menteri koordinator sebaiknya dibuang. Karena dalam kajian kami menyatakan bahwa hal itu bisa lakukan menteri lain yakni Menteri Sekretaris Negara,” kata Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute Muhammad Sadli Andi di Jakarta, Rabu (10/9/2014). Andi menerangkan, Jokowi harus mempertahankan posisi Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. “Kementerian, LPNK dan
lembaga setingkat Kementerian yang disarankan untuk dilebur adalah yang memiliki karakteristiktugas, pokok dan fungsi yang nyaris sama,” ucapnya.Kementerian atau lembaga tersebut, kata dia, adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Arsip Nasional RepublikIndonesia. “Untuk Kementerian
Perhubungan, Kelautan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Pariwisata, Transmigrasi, Daerah Tertinggal,Badan Pertanahan Nasional, BadanMeteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika-Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional bisa dijadikan satu menjadi Kementerian Potensi Maritim dan Agraria,” usulnya.
Sedangkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi, Komunikasi dan Informatika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi-LembagaPenerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir-Badan Tenaga NuklirNasional bisa dilebur menjadi Kementerian Industri Teknologi Perdagangan. Dia juga mengusulkan, lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebaiknya dijadikan Badan Usaha Milik Negara. dan seterusnya …………..

Artinya bersiapdirilah bagi yang akan terkena dampak Peleburan Versi Jokowi yang penting semoga kita doakan hasil peleburan itu menjadi suatu yang kuat solid terpadu dalam seuatu kesatuan baru dan bukannya HASIL PELEBURAN YANG MEMBUAT JADI HANCUR LEBUUR TABUIIIII

Iklan

Tentang vidona

Like,s Korean Love Indonesian News Update religius
Pos ini dipublikasikan di berita, info, News, Religus Tips dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.