Aura Pilkada Aceh Masih Rentan Masalah


Aura Pilkada Aceh Masih Rentan Masalah

Sekelumitinfo Aura konflik, gugat menggugat dan peraturan perundangan dalam pilkada aceh masih rentan masalah.

Berikut Kutipan dari kompas.com

Meskipun belum menerima laporan pelanggaran seputar proses tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang rentan dan bisa menganggu proses pelaksanaan pilkada Aceh. Divisi Pengawasan Bawaslu Pusat, Wahidah Suaib, mengatakan kerentanan yang bisa menimbulkan masalah dan konflik tersebut di antaranya regulasi pilkada yang belum jelas dan jumlah daftar pemilih tetap.

“Untuk masalah regulasi, kami tetap berpegang pada regulasi yang ada dan berharap tidak ada regulasi yang double standard, dalam hal ini qanun Pilkada Aceh. Jika nanti qanun pilkada disahkan kami sangat berharap itu sesuai dengan undang-undang yang ada, namun untuk saat ini kita masih berpegang pada aturan yang ada,” jelas Wahidah, usai melakukan pertemuan dengan Pjs Gubernur Aceh Tarmizi Karim di ruang kerja Gubernur Aceh, Senin (20/2/2012).

Bawaslu, sebut Wahida memberi apresiasi yang tinggi terhadap kinerja pemerintah gubernur saat ini, yang dengan tegas menyatakan terus melakukan upaya-upaya meminimalisir kemungkinan-kemingkinan kerentanan yang akan terjadi.

Dalam pertemuan yang sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk bisa menciptakan suasana nyaman bagi rakyat yang akan melakukan pemilihan nanti.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Aceh  masih diselimuti berbagai ancaman keamanan baik menjelang, saat pencoblosan, maupun pascapilkada. Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh-Papua dengan berbagai pihak di Kompleks Gedung DPR, Kamis (16/2/2012).

Pertemuan itu diikuti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary, perwakilan Badan Pengawas Pemilu, dan Pemerintah  Provinsi Aceh.

Norman menjelaskan, kerawanan paling besar terjadi ketika masa kampanye. Jika kampanye berlangsung terbuka dengan pengerahan massa, kata Norman, maka dapat menimbulkan bentrokan ketika massa melintasi wilayah pendukung calon lain. Hal ini dikarenakan masih banyaknya senjata api yang beredar di masyarakat.

Kekhawatiran lain, lanjut Norman, ketika saksi para calon tak mau menandatangani berita acara pemungutan suara lantaran adanya pelanggaran ketika pemungutan suara. Jika penyelesaian pelanggaran itu diulur-ulur, Norman memperkirakan akan muncul ancaman tersendiri. Masalah lain, tambah dia, bagaimana kesiapan calon dan para pendukungnya menghadapi kekalahan.

“Jangan hanya siap untuk menang saja. Bagaimana mempersiapkan pendukungnya untuk siap kalah, itu jauh-jauh hari harus disampaikan,” kata Norman.

Sumber Kompas.com

 

Iklan

Tentang vidona

Like,s Korean Love Indonesian News Update religius
Pos ini dipublikasikan di berita, info, News, pilkada, pilkada aceh, Religus Tips dan tag , , , , , , . Tandai permalink.