Gugatan Pilkada DKI Putaran II


Gugatan Pilkada DKI Putaran II

Sekelumitinfo Hasil Quick Count Pilkada DKI 2012 yang telah berlangsung 11 July lalu dengan hasil menunjukkan kemenangan Pasangan Jokowi-Ahok atas pasangan Foke-Nara dan selanjutnya dikhabarkan akan berlangsung Pilkada DKI Putaran II ternyata masih menyisakan sejumlah pertanyaan dan ketidak jelasan landasan hukum yang dipergunakan dalam rangka Pelaksanaan Pilkada Tahap II ini.

Sebagaimana diberitakan Tempo akan ada Gugatan ke Mahkamah Konmstitusi terkait Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Tahap 2 yang mengacu kepada dua Udang Undang Yang Berbeda yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 serta UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pilkada. Apalagi, UU Nomor 29 Tahun 2007 hanya mengatur satu pasal, yaitu pilkada dua putaran harus digelar jika tidak ada calon yang mendapatkan suara 50 persen plus satu.

Padahal, dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pilkada disebutkan bahwa penetapan dua putaran hanya dilakukan jika tidak ada calon yang memperoleh 30 persen plus satu.

Melihat waktu penerbitan Undang-Undang sekelumitinfo berpendapat bahwa Undang Undang yang terbaru yaitu  UU Nomor 12 Tahun 2008 yang selayaknya dijadikan dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Tahap 2 bukan UU Nomor 29 Tahun 2007.

Berikut kutipan Berita Gugatan Pilkada DKI Ke MK

“Pengacara dari Surabaya, M. Sholeh, akan melayangkan gugatan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Gugatan rencananya akan dilayangkan pada Jumat 13 Juli 2012 besok. “Saya besok jam 13.00 akan datang ke MK,” kata Sholeh, Kamis, 12 Juli 2012. Gugatan itu sendiri akan mengatasnamakan, seorang warga DKI Jakarta yang bernama Abdul Hafidz. Sayang Sholeh enggan merinci siapa Abdul Hafidz ini.”

Tentang vidona

Like,s Korean Love Indonesian News Update religius
Pos ini dipublikasikan di berita, info, News, pilkada dan tag , , , , , , . Tandai permalink.