Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Dahulu dan Kini


Hari Kesaktian Pancasila Dahulu dan Kini

Hari ini 1 Oktober 2014 kembali diadakan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila; namun tampaknya Perayaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kini sudah makin tidak terlihat Gebyarnya apabila dibandingkan dengan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Terutama pada Era Orde Baru.

Pada Tanggal 30 September 1965 terjadilah Tragedi Pembunuhan enam Jendral dan berberapa orang lainnya yang dibunuh sebagai upaya kudeta dan Upaya menggantikan Ideologi Pancasila . Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S-PKI dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila, adalah sakti, tak tergantikan.”

Berdasarkan Pengamatan Kini Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang didahului dengan Tanggal 30 Septembernya dimana dahulu pada tanggal 30 tersebut pengibaran bendera setengah tiang sudah menjadi kebiasaan rutin yang tidak dilupakan oleh sebahagian besar rakyat Indonesia pada masa sekarang kini sudah banyak rakyat yang melupakan Tragedi Pembunuhan (Pahlawan Revolusi) serta tidak mengibarkan Bendera Setengah Tiang.

Bahkan sekarang kini salah satu sila PANCASILA sedang diperdebatkan maknanya oleh sebahagian Elite Politik di Tanah Air berkenaan dengan keputusan Pemilihan tak langsung PILKADA yaitu sila Ke-empat :

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 

kata kata yang tercantum pada sila Keempat ini yang menurut sekelumitinfo sudah sangat jelas dan tidak perlu persepsi yang rumit tentang Demokrasi (kerakyatan) artinya Demokrasi di negara kita adalah “Demokrasi Kerakyatan yang memiliki ciri khusus Permusyawaratan dan Perwakilan”

Hasil evaluasi pemilihan kepala daerah langsung sejak 2005 menunjukan sejumlah dampak negatif. Diantaranya:

  1. Tingginya biaya politik, yang memunculkan ‘barrier to entry’ (penghalang) dari calon berkualitas tapi berbiaya cekak yang akan menghemat anggaran negara sekitar 50 triliun dalam 5 tahun.
  2. Lalu,akan munculnya politik balas budi dari calon yang menang dengan mengarahkan program bantuan sosial hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.
  3. Pilkada langsung juga akan memotivasi kepala daerah untuk mendapat “uang kembalian”  sehingga ada 292 kepala daerah yang terpilih secara langsung terjerat persoalan hukum.
  4. Masalah lainnya, pilkada langsung juga meningkatkan eskalasi konflik horizontal dan memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sampai beberapa waktu lalu menimbulkan skandal tersendiri.
  5. Masalah koordinasi antarkepala daerah juga bermasalah. Kepala daerah hasil pilkada langsung, banyak yang tidak patuh terhadap gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Tentang vidona

Like,s Korean Love Indonesian News Update religius
Pos ini dipublikasikan di aneka, berita, info, News, pilkada, pilkada aceh, pilkada banten, pilkada bengkulu dan tag , , , , , . Tandai permalink.